KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)

2007

2006

2005

2004

Keppres No. 43 Tahun 2004 Tentang PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER MENJADI KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

2003

Keppres No. 97 Tahun 2003 Tentang PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Keppres No. 71 Tahun 2003 Tentang PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU

Keppres No. 34 Tahun 2003 Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

Keppres No. 28 Tahun 2003 Tentang PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Keppres No. 27 Tahun 2003 Tentang PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU UTARA

2002

Keppres No. 150 Tahun 2000 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keppres No. 12 Tahun 2000 Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaaan Umum

2001

Keppres No. 111 Tahun 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO. 3 TAHUN 2001 TENTANG BAKORNAS PBP

Keppres No 3 Tahun 2001 Tentang BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

2000

Keppres No. 88 Tahun 2000 Tentang KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN MALUKU UTARA

Keppres No. 75 Tahun 2000 Tentang PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH

Keppres No. 47 Tahun 2000 Tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET)

1999

Keppres No. 136 Tahun 1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keppres No. 134 Tahun 1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara

Keppres No. 114 Tahun 1999 Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur

Keppres No.80 Tahun 1999 Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di kalimantan tengah

1998

Keppres No. 136 Tahun 1998 Pokok-pokok organisasi lembaga Pemerintah Non Departemen

Keppres No. 7 Tahun 1998 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan atau pengelolaan struktur

1997

Keppres No. 50 Tahun 1997 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1996

Keppres No. 41 Tahun 1996 Kawasan Industri

1995

1994

Keppres No. 16 Tahun 1994 Pelaksanaan APBN sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 6 Tahun 1999

1993

Keppres No. 98 Tahun 1993 Perubahan Keppres No. 53/1989 tentang Kawasan Industri

Keppres No. 75 Tahun 1993 Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional

Keppres No. 55 Tahun 1993 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1992

1991

1990

Keppres No. 33 Tahun 1990 Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri

Keppres No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung

Keppres No. 23 Tahun 1990 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

Keppres No. 41 Tahun 1973 Daerah Industri Pulau Batam

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960